Diah Nurwitasari: Batalkan Kenaikan Harga BBM bersubsidi!

09-09-2022 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari saat di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Foto: Oji/nvl

 

Pada rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari dengan lantang menyerukan agar kenaikan BBM bersubsidi dibatalkan. Tak ada salahnya bila pemerintah menimbang kembali keputusannya. Ini persoalan kelangsungan hidup rakyat kecil.

 

“Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) berpandangan bahwa tidak salah dan tidak tabu kalau pemerintah menimbang ulang, mencabut keputusan atau membatalkan kenaikan harga BBM yang mendapatkan subsidi. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat," tegas Diah di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

 

Di hadapan Menteri ESDM Arifin Tasrif, politisi PKS itu menyampaikan, aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan BBM terus berdatangan secara bergelombang. Masyarakat telah menyampaikan penolakannya atas kebijakan ini. Tidak hanya sektor tranportasi yang terimbas, harga komoditas juga mengalami kenaikan.

 

“Sangat disayangkan,  pemerintah menyampaikan data yang tidak tepat tentang nilai subsidi dan kompensasi BBM. Sering disebutkan angka Rp502 triliun adalah angka subsidi dan kompensasi BBM. Padahal, nyatanya itu adalah nilai subsidi dan kompensasi energi, dimana di dalamnya ada komponen listrik juga LPG. Jadi, angka itu harus diinformasikan secara benar kepada masyarakat," seru legislator dapil Jawa Barat II itu.

 

Menanggapi argumen pemerintah bahwa subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu, seharusnya tidak menjadi alasan utama. Kalau memang itu salah satu alasannya, jangan malah memberatkan rakyat kecil dengan mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM ini. "Oleh karena itu, kami mendorong agar pemerintah meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap siapa saja yang sesungguhnya berhak mengonsumsi BBM bersubsidi ini.”, tegas politisi jebolan pendidikan tinggi Jerman tersebut.

 

Diah juga mengeluhkan kenaikan BBM belum disertai kenaikan pendapatan masyarakat. Padahal, kenaikan harga sudah terjadi, baik pada transportasi maupun komoditas, terutama sektor pangan. “Sekarang kenaikan harga sudah terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kini secara merata terjadi kenaikan ongkos transportasi dan juga harga-harga di pasar. Namun di sisi lain pendapat masyarakat masih terbatas," tutur Diah. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...